Daftar Data Tahun 2025

Deskripsi Dataset:

No. SUMBER REFERENSI KODE NAMA DATA JENIS DATA PRODUSEN DATA KLASIIKASI DATA SESUAI RESIKO DEFINISI SATUAN JADWAL RILIS/ATAU PEMUTAKHIRAN DATA TAHUN 2025
1 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Merit System Statistik Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek Terbuka Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil dan wajar. Sistem ini tidak membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia, atau kondisi disabilitas. point Tahunan 283  
2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Profesionallit as ASN Statistik Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek Terbuka Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN dalam menjalankan tugasnya. IP ASN mengukur tingkat profesionalitas ASN berdasarkan empat dimensi, yaitu: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin Point Tahunan 82,97  
3 SDG’s (Pilar Sosial) 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial Statistik 1. BKD Kab. Trenggalek; 2. BPS Terbuka Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta % Tahunan 30,9  
4 SDG’s (Pilar Hukum dan Tata Kelola) 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) Statistik Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek Terbuka Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II. % Tahunan 9,1  
5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase konflik antar masyarakat yang diselesaikan Statistik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Trenggalek Terbuka Indikator kuantitatif yang mengukur proporsi konflik atau perselisihan antar anggota atau kelompok masyarakat yang berhasil diselesaikan secara damai, baik melalui mediasi, fasilitasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, dibandingkan dengan jumlah total konflik yang tercatat dalam satu tahun % Tahunan 100  
6 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Angka kriminalitas Statistik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Trenggalek Terbuka Indikator kuantitatif yang mengukur jumlah kejadian tindak kriminal yang dilaporkan atau tercatat dalam wilayah tertentu dalam kurun waktu satu tahun per 10.000 penduduk. Angka ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang tingkat keamanan dan ketertiban di suatu wilayah Poin per 10.000 penduduk Tahunan 0,93  
7 SDG’s (Pilar Hukum dan Tata Kelola) 16.1.2. (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk Statistik 1. Polres; 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek; 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk. korban Tahunan 0  
8 SDG’s (Pilar Ekonomi) 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya Statistik Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek Terbuka - Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB)- Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) % Tahunan 1,44  
9 SDG’s (Pilar Ekonomi) 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Statistik Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek Terbuka Total penerimaan pajak dibagi dengan PDRB % Tahunan 0,44  
10 SDG’s (Pilar Ekonomi) 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik Statistik Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek Terbuka Total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja daerah % Tahunan 19,3  
11 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks resiko bencana Statistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek Terbuka Perangkat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks ini membantu dalam menentukan tingkat potensi kerugian akibat bencana serta kesiapan wilayah dalam menghadapinya Point Tahunan 0,69  
12 SDG’s (Pilar Lingkungan dan Sosial) 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Statistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek Terbuka 1. Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000; 2. Jumlah korban hilang akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000; 3. Jumlah korban terluka akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000; 4. Jumlah korban meninggal akibat bencana dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama dikali 100.000; orang Tahunan 1. (11/754.257)*100.000 = 1,45; 2. Tidak ada; 3. (2/754.257)*100.000 = 0,26  
13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Indeks Kota Hijau Statistik Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda Kab. Trenggalek Terbuka Suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebuah kota berdasarkan berbagai aspek seperti kualitas lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Indeks ini bertujuan untuk menilai seberapa baik sebuah kota memenuhi prinsip kota hijau, yaitu keseimbangan antara pembangunan perkotaan, pelestarian lingkungan, dan kualitas hidup penduduknya. Point Tahunan 69,33  
14 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Layanan Infrastruktur Statistik Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Bappelitbangda Terbuka Indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas layanan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur dasar, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya, yang menjadi penentu utama dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. % Tahunan 60,34  
15 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Perencanaan Statistik Bappelitbang da Kab. Trenggalek Terbuka Suatu indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kualitas proses perencanaan suatu program, proyek, atau kegiatan, berdasarkan standar tertentu yang mencakup berbagai aspek seperti kelengkapan, kesesuaian, dan efektivitas dokumen perencanaan. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik perencanaan telah disusun untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan atau program % Tahunan 85,01  
16 SDG’s (Pilar Sosial) 1.2.2* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur Statistik 1. BPS; 2. Badan Perencana an Pembangu nan, Penelitian dan Pengemba ngan Daerah Kab. Trenggalek; 3. Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun gan Anak Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama % Tahunan 10,29  
17 SDG’s (Pilar Sosial) 1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional Statistik 1. BPS 2. Badan Perencana an Pembangunan, Penelitian dan Pengemba ngan Daerah Kab. Trenggalek 3. Dinas Sosial, Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun gan Anak Kab. Trenggalek Terbuka Perhitungan intensitas deprivasi di suatu wilayah melalui penentuan status deprivasi suatu rumah tangga dan dilakukan pada setiap indikator dan dimensi dengan cara berikut: - Kesehatan (Imunisasi Dasar,Gizi, Indikator Morbilitas) - Pendidikan (Lama Sekolah, Partisipasi sekolah) - Standar Hidup (Listrik, Air Minum Sanitasi, Lantai, Bahan Bakar Memasak, Aset, Akta Kelahiran, Akses internet, Pekerjaan % Tahunan (a) 73,4%; (b) 86,58%; (c) 76,09%;  
18 SDG’s (Pilar Sosial) 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Statistik 1. BPJS Kesehatan; 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek Terbuka Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah) % Tahunan 98,75  
19 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Statistik BPS Terbuka Suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Point Tahunan 5,31  
20 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah PDRB Per Kapita Statistik BPS Terbuka Pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah yang didapat dari hasil membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduknya (Juta Rp.) Tahunan 31.110.366  
21 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Indeks Gini (Gini Ratio) Statistik BPS Terbuka Data Makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Point Tahunan 0,359  
22 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Angka Kemiskinan Statistik BPS Terbuka Data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah (%) Tahunan 10,29  
23 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Statistik BPS Terbuka Indikator yang mengukur persentase jumlah penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu. TPT digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja dan menjadi salah satu indikator utama dalam analisis ekonomi dan ketenagakerjaan (%) Tahunan 3,86  
24 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Statistik BPS Terbuka Indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan dan potensi manusia dalam suatu negara atau daerah Point Tahunan 73,39  
25 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Statistik BPS Terbuka Indikator yang mengukur tingkat kesetaraan pencapaian pembangunan manusia antara laki- laki dan perempuan dalam suatu wilayah. IPG membandingkan pencapaian berdasarkan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, tetapi dengan mempertimbangkan perbedaan gender Point Tahunan 93,64  
26 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Prosentase Tingkat Kegemaran Membaca Statistik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek Terbuka Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengukuran TKM bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat motivasi dan minat baca masyarakat, sebagai dasar perumusan kebijakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan menilai dan mengevaluasi pembudayaan kegemaran membaca dalam rangka peningkatan literasi masyarakat melalui penyebaran survey/ kuesioner kepada responden. Komponen pengukuran TKM terdiri atas: Dimensi (pra membaca, saat membaca, dan pasca membaca), variabel, dan indikator. Point Tahunan 2,3  
27 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Trenggalek Statistik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek Terbuka Sebuah ukuran atau nilai yang menggambarkan tingkat kinerja penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Trenggalek, berdasarkan indikator yang mencakup tata kelola arsip, kepatuhan terhadap peraturan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan arsip, dinyatakan dalam bentuk angka atau kategori Angka Tahunan BB  
28 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Angka Harapan Hidup (AHH) Statistik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek Terbuka Indikator statistik yang menunjukkan rata-rata perkiraan jumlah tahun hidup yang diharapkan bagi seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola tingkat kematian saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya. AHH digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kualitas hidup suatu populasi di wilayah tertentu. Point Tahunan 75,63  
29 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Prevalensi Balita Stunting Statistik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek Terbuka Persentase jumlah balita (anak usia di bawah lima tahun) yang memiliki tinggi badan di bawah standar sesuai usianya berdasarkan referensi pertumbuhan anak dari WHO (World Health Organization). Stunting mencerminkan kondisi gizi buruk kronis yang terjadi dalam periode kritis pertumbuhan anak, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, akibat asupan gizi yang tidak memadai dan/atau infeksi berulang % Tahunan 5,8  
30 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Keluarga Sehat (IKS) Statistik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek Terbuka Indikator komposit yang mengukur tingkat kesehatan keluarga berdasarkan sejumlah kriteria yang mencakup berbagai aspek kesehatan, seperti perilaku hidup sehat, akses terhadap layanan kesehatan, dan kondisi lingkungan tempat tinggal. IKS digunakan untuk menggambarkan sejauh mana keluarga mencapai status kesehatan yang optimal dalam suatu wilayah. Point Tahunan 0,4425  
31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Pembanguna n Keluarga (iBANGGA) Statistik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek Terbuka Sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga. Indeks ini menggabungkan berbagai aspek yang berkontribusi pada pembangunan keluarga secara holistik, seperti aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keharmonisan keluarga % Tahunan 76,98  
32 SDG’s (Pilar Sosial) 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern Statistik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek Terbuka Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) dibagi angka prevalensi kontrasepsi ditambah persentase perempuan yang kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi(unmet need KB) dan dinyatakan dalam satuan persen (%), dihitung untuk masing-masing kelompok perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (WUS) dan kelompok pasangan usia subur 15-49 tahun (PUS).- komponen CPRi(a)- Komponen mCPRi(b)- Komponen Unmet Need KB (c) % Tahunan 70,93  
33 SDG’s (Pilar Sosial) 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR) Statistik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya Point Tahunan 1,89  
34 SDG’s (Pilar Sosial) 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Statistik 1. BPS; 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Trenggalek Terbuka 1. Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). 2. Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). % Tahunan (1) 1,3; (2) 4,5  
35 SDG’s (Pilar Sosial) 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) Statistik 1. BPS; 2. Dinas Kesehatan, Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek Terbuka Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Point Tahunan 77,64  
36 SDG’s (Pilar Sosial) 3.2.1* a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Statistik 1. BPS; 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek Terbuka - Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). - Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. point Tahunan (a)5,1; (b) 4,8  
37 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik (SPBE) Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek Terbuka Sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah. Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dimanfaatkan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Point Tahunan 4,22  
38 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi (%) Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang menunjukkan sejauh mana sistem data dan statistik di suatu wilayah atau instansi telah terintegrasi, baik secara teknis maupun fungsional, untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data % Tahunan 100  
39 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase layanan insiden TIK Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang mengukur seberapa banyak insiden terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah berhasil diselesaikan atau ditangani dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan total jumlah insiden yang dilaporkan. Indikator ini digunakan untuk menilai efisiensi dan responsivitas layanan pengelolaan insiden TIK, seperti pemadaman sistem, gangguan jaringan, atau masalah perangkat lunak % Tahunan 100  
40 SDG’s (Pilar Sosial) 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam Statistik 1. BKD Kab. Trenggalek2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek Terbuka Perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk. % Tahunan 79,39  
41 SDG’s (Pilar Ekonomi) 17.6.1. (b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) Statistik 1. Dinas Komunikasi dan Informati ka Kab. Trenggalek; 2. BPS Terbuka Jumlah kecamatan yang tersambung Optical Distribution Point (ODP) dibagi dengan jumlah total kecamatan. Optic Distribution Point (ODP) adalah tempat terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang diluar % Tahunan 100  
42 SDG’s (Pilar Ekonomi) 17.8.1* Persentase pengguna internet Statistik 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek2. BPS Terbuka Jumlah pengguna internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100% % Tahunan 71,93  
43 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase Koperasi Aktif (%) Statistik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas koperasi yang masih berfungsi atau beroperasi secara baik dalam menjalankan usahanya. Koperasi dikatakan aktif jika memenuhi kriteria tertentu, seperti melaksanakan kegiatan usaha, mengadakan rapat anggota tahunan (RAT), memiliki anggota aktif, dan memenuhi kewajiban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku % Tahunan 82,95  
44 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Nilai ekspor non migas (milyar rupiah) Statistik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang mengukur total nilai barang dan jasa yang diekspor oleh suatu wilayah dalam periode satu tahun, dengan mengecualikan ekspor produk minyak dan gas (migas). Indikator ini mencerminkan kontribusi sektor non-migas terhadap perekonomian suatu wilayah dan menunjukkan tingkat daya saing produk non-migas di pasar Milyar rupiah Tahunan 142,7  
45 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Rata-rata pengeluaran wisatawan Statistik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah rata-rata uang yang dibelanjakan oleh setiap wisatawan selama kunjungan mereka ke suatu destinasi. Indikator ini mencakup pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, seperti akomodasi, makanan, transportasi, hiburan, belanja, dan aktivitas lainnya (Rp.) Tahunan 759.698  
46 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase kebudayaan yang dimanfaatkan (%) Statistik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek Terbuka Proporsi aspek kebudayaan yang tersedia dan aktif dimanfaatkan dalam konteks tertentu, dihitung berdasarkan jumlah elemen kebudayaan yang digunakan dibandingkan total elemen kebudayaan yang ada, dinyatakan dalam bentuk persentase. % Tahunan 71  
47 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%) Statistik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek Terbuka Ukuran perubahan jumlah kunjungan wisata ke suatu destinasi, dinyatakan dalam bentuk persentase, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kunjungan wisata pada periode tertentu dengan jumlah kunjungan pada periode sebelumnya % Tahunan -0,07  
48 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Jumlah Desa Wisata Statistik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah total desa yang telah memenuhi kriteria sebagai desa wisata, berdasarkan standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak berwenang, dan aktif dalam menyediakan atraksi wisata, layanan, serta fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata desa Tahunan 102  
49 SDG’s (Pilar Ekonomi) 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara Statistik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah banyaknya wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia orang Tahunan 17  
50 SDG’s (Pilar Ekonomi) 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Statistik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang Orang Tahunan 1.084.049  
51 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Indeks Desa Membangun (IDM) Statistik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Terbuka Indesk untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan dana desa serta sebagai tolok ukur kemajuan pembangunan desa point Tahunan 0,8137 Indeks  
52 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Desa Membangun (IDM) Statistik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek Terbuka Prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Desa Tahunan (i) Desa Sangat Tertinggal = 0 Desa; (ii) Desa Tertinggal = 0 Desa; (iii) Desa Berkembang = 0 Desa; (iv) Desa Maju = 43 Desa; (v) Desa Mandiri = 109 Desa;  
53 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Jumlah Desa Mandiri Statistik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah Desa Mandiri mengacu pada total desa di suatu wilayah yang telah mencapai status Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Mandiri adalah desa dengan tingkat kemandirian yang tinggi dalam mengelola sumber daya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan memanfaatkan potensi lokal untuk pembangunan yang berkelanjutan Desa Tahunan 109  
54 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Capaian Target SDGs Desa Statistik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek Terbuka Merupakan tingkat keberhasilan desa-desa di suatu daerah dalam mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Point Tahunan 474,6  
55 SDG’s (Pilar Ekonomi) 10.1.1. (b) Jumlah desa tertinggal Statistik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah desa tertinggal sesuai Indeks Desa Tahunan 0  
56 SDG’s (Pilar Ekonomi) 10.1.1. (c) Jumlah Desa Mandiri Statistik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah Desa Mandiri sesuai Indeks Pembangunan Desa. Desa Tahunan 109  
57 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp) Statistik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang menunjukkan total nilai investasi yang telah direalisasikan dalam suatu periode tertentu, baik oleh investor dalam negeri (PMDN) maupun investor asing (PMA) Milyar Rupiah Tahunan 582  
58 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Pendidikan Statistik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan di suatu wilayah berdasarkan dua komponen utama: rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Indeks ini mencerminkan akses terhadap pendidikan dan tingkat keberhasilan sistem pendidikan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia. Point Tahunan 10,44  
59 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan Statistik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang menunjukkan proporsi pemuda yang secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan dibandingkan dengan jumlah total pemuda yang ada di wilayah tersebut % Tahunan 35,59  
60 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi Statistik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang menunjukkan jumlah atlet yang telah mencapai pencapaian tertentu dalam bidang olahraga, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Atlet dikategorikan sebagai "berprestasi" jika mereka memperoleh penghargaan atau medali dalam kompetisi olahraga resmi. orang Tahunan 19  
61 SDG’s (Pilar Sosial) 4.2.2* Tingkat partisipasidalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin Statistik 1. BPS; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan lahraga Kab. Trenggalek Terbuka Indikator ini mengukur angkapartisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu:- Pendidikan anak usia dini (Pra- sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD.- Sekolah Dasar/sederajat % Tahunan 85,15  
62 SDG’s (Pilar Sosial) 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat , dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederaj at, SMA/SMK/s ederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/l aki-laki, (b) pedesaan/pe rkotaan, (c) kuintil terbawah/ter atas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas Statistik 1. BPS; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek Terbuka Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menujukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial. % Tahunan 1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat 97,44; 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederat 100,64; 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat 96,76; 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat 103,40;  
63 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase ketersediaan prasarana perlengkapan jalan Statistik Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana fasilitas atau perlengkapan jalan telah tersedia di suatu wilayah dibandingkan dengan kebutuhan atau standar yang telah ditetapkan. Prasarana perlengkapan jalan mencakup berbagai elemen yang menunjang keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas % Tahunan 24,94  
64 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) Statistik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek / Badan Pusat Statistik Terbuka Indikator untuk mengukur persentase jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja dalam suatu wilayah dalam kurun satu tahun. TKK digunakan untuk menilai kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia % Tahunan 96,14  
65 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Statistik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek / Badan Pusat Statistik Terbuka Persentase dari jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angka ini mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk yang terlibat dalam pasar tenaga kerja di suatu wilayah atau negara. % Tahunan 77,67  
66 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan Statistik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang menunjukkan proporsi transmigran yang tetap tinggal di daerah tujuan atau penempatan tertentu dibandingkan dengan jumlah total transmigran yang ditempatkan di daerah tersebut. % Tahunan 100  
67 SDG’s (Pilar Ekonomi) 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Statistik 1. BPS; 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Terbuka Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalamkategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen % Tahunan 3,86  
68 SDG’s (Pilar Ekonomi) 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Statistik 1. BPS; 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Terbuka Laju pertumbuhan PDB industry manufaktur dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industry manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahunsebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industry manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen. % Tahunan 178,55  
69 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Skor PPH Konsumsi Statistik Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek Terbuka Sebuah ukuran atau indeks yang menggambarkan sejauh mana pendapatan per kapita yang dimiliki oleh masyarakat digunakan untuk konsumsi barang dan jasa. Semakin tinggi skor ini, semakin besar proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, yang bisa mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang cukup besar, atau ada kecenderungan pengeluaran yang lebih tinggi untuk konsumsi Point Tahunan 93,02  
70 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Nilai PDRB kategori Pertanian Statistik Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek Terbuka Nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang dinyatakan dalam juta rupiah. Nilai ini dihitung berdasarkan metodologi standar yang mencakup semua subkategori yang berada di bawah sektor pertanian. Juta Rupiah Tahunan 6.516,5 Milliar Rupiah  
71 SDG’s (Pilar Sosial) 2.1.1* Prevalensi Ketidakcuku pan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourish ment) Statistik Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek Terbuka Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Point Tahunan 12,07  
72 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pengurangan luasan kawasan kumuh (di bawah 10 Hektar) Statistik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek Terbuka Upaya terencana untuk menurunkan luas area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh di suatu wilayah tertentu dengan luas kurang dari 10 hektar dengan cara membandingkan antara Jumlah Kawasan Kumuh di 23bawah 10 Ha yang Tertangani dibagi Jumlah Total Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha % Tahunan 100  
73 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Ketersediaan Rumah Layak Huni Statistik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek Terbuka Persentase jumlah rumah yang memenuhi kriteria kelayakan huni terhadap total jumlah rumah yang ada di suatu wilayah pada dalam kurun satu tahun. Rumah layak huni merujuk pada tempat tinggal yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas sesuai dengan peraturan nasional % Tahunan 98,166  
74 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Statistik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek Terbuka Suatu ukuran atau indeks yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan berbagai parameter lingkungan tertentu. IKLH ini mengukur sejauh mana kualitas lingkungan di suatu daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungan, seperti kualitas udara, kualitas air, pengelolaan sampah, kerusakanekosistem, dan tingkat pencemaran Angka index Tahunan 76,91  
75 SDG’s (Pilar Lingkungan) 11.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Statistik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek Terbuka Persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan budaya lokal dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. % Tahunan 77,73  
76 SDG’s (Pilar Lingkungan) 11.6.2. (b) Indeks Kualitas Udara Statistik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek Terbuka Ukuran numerik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas udara di suatu wilayah yang dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan Sox mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya Angka index Tahunan 76,3  
77 SDG’s (Pilar Lingkungan) 11.6.1. (b) Persentase sampah nasional yang terkelola Statistik 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek; 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek Terbuka Banyaknya jumlah timbulan sampah yang dikelola sampai proses akhir dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah nasional yang diproduksi secara keseluruhan % Tahunan 69  
78 Indikator Kinerja Daerah(IKD) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Statistik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek/ Badan Pusat Statistik Terbuka Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan Point Tahunan 1,09  
79 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Statistik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek/ Badan Pusat Statistik Terbuka Ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Point Tahunan 0,2  
80 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Statistik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek Terbuka Indikator yang mengukur proporsi jumlah individu atau kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori PPKS dan telah menerima intervensi atau pelayanan sosial sesuai kebutuhan dibandingkan dengan total jumlah PPKS yang teridentifikasi di suatu wilayah dalam periode satu tahun. PPKS adalah individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dan intervensi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti orang miskin, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, lansia, dan kelompok rentan lainnya % Tahunan 100  
81 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Statistik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek/ Badan Pusat Statistik Terbuka Suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi di suatu negara atau wilayah. IPG mengukur perbedaan pencapaian antara gender dalam beberapa dimensi, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi Point Tahunan 93,64  
82 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Statistik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek/ Badan Pusat Statistik Terbuka Suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. IDG bertujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan % Tahunan 0,215  
83 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Statistik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek/ Badan Pusat Statistik Terbuka Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hak-hak dasar anak telah dipenuhi di suatu wilayah atau negara. PUHA mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesejahteraan secara umum % Tahunan 80,01  
84 SDG’s (Pilar Ekonomi) 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan Statistik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir Penanganan Tahunan 20  
85 SDG’s (Pilar Hukum dan Tata Kelola) 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun Statistik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek Terbuka Indikator ini melihat pengalaman seumur hidup (life-time prevalence) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pada Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) respondennya adalah laki- laki dan perempuan muda yang berusia 18-24 tahun yang telah mengalami kekerasan seksual pada usia sebelum 18 tahun. % Tahunan 100  
86 SDG’s (Pilar Hukum dan Tata Kelola) 16.10. 1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Statistik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir pengaduan Tahunan 20  
87 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Statistik Inspektorat Kab. Trenggalek Terbuka Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas Point Tahunan 88,63  
88 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Statistik Inspektorat Kab. Trenggalek Terbuka Suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome). Predikat Tahunan 76,58  
89 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Monitoring Control for Prevention (MCP) Statistik Inspektorat Kab. Trenggalek Terbuka Suatu sistem atau mekanisme yang dirancang untuk memantau, mengendalikan, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah melalui penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. MCP digunakan sebagai alat evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program pengendalian korupsi berjalan efektif yang dikembangkan oleh KPK. Point Tahunan 89,7  
90 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Opini BPK Statistik Inspektorat Kab. Trenggalek Terbuka Pernyataan profesional yang menyatakan kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan berdasarkan hasil audit yang dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Opini BPK didasarkan pada empat kriteria, yaitu: Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas sistem pengendalian intern Kategori Tahunan WTP  
91 SDG’s (Pilar Hukum dan Tata Kelola) 16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP Statistik Inspektorat Kab. Trenggalek Terbuka Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas system pengendalian intern (SPI). % Tahunan 100  
92 SDG’s (Pilar Hukum dan Tata Kelola) 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B Statistik Inspektorat Kab. Trenggalek Terbuka Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP ≥ B dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah % Tahunan 76,58  
93 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Penanganan gangguan trantibum yang tertangani Statistik Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek Terbuka Persentase jumlah laporan atau kejadian gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum yang berhasil diatasi oleh pihak berwenang dalam suatu wilayah dan dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan total jumlah gangguan yang dilaporkan atau terdeteksi. % Tahunan 100  
94 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Statistik Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Terbuka Suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga tertentu. IKM dihitung berdasarkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap beberapa aspek pelayanan yang telah ditentukan Point Tahunan 98,59  
95 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Statistik Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Terbuka Nilai rata-rata dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kecamatan, yang diukur melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Rata- rata ini menggambarkan kinerja pelayanan kecamatan secara agregat, mencakup berbagai indikator layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Point Tahunan 98,02  
96 SDG’s (Pilar Ekonomi) 7.1.1* Rasio elektrifikasi Statistik Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Terbuka Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Rasio elektrifikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen % Tahunan 99,99  
97 SDG’s (Pilar Sosial) 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah Statistik 1. Sekertariat Dewan Kab. Trenggalek; 2. BKD Kab. Trenggalek Terbuka - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah persentase keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah adalah persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislative tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan perempuan pada jabatan pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota). % Tahunan (a). 8,89%; (b). 12,5%  
98 SDG’s (Pilar Hukum dan Tata Kelola) 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Statistik 1. Sekretarat Dewan Kab. Trenggalek; 2. KPU Terbuka Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/ kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota % Tahunan 9,43  

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 sumber_referensi SUMBER REFERENSI Text/Paragraf 16 juta karakter
3 kode KODE Text/Paragraf 64.000 karakter
4 nama_data NAMA DATA Text/Paragraf 16 juta karakter
5 jenis_data JENIS DATA Text/Paragraf 64.000 karakter
6 produsen_data PRODUSEN DATA Text/Paragraf 64.000 karakter
7 klasiikasi_data_sesuai_resiko KLASIIKASI DATA SESUAI RESIKO Text/Paragraf 64.000 karakter
8 definisi DEFINISI Text/Paragraf 16 juta karakter
9 satuan SATUAN Text/Paragraf 64.000 karakter
10 jadwal_rilis_atau_pemutakhiran_data JADWAL RILIS/ATAU PEMUTAKHIRAN DATA Text/Paragraf 64.000 karakter
11 tahun_2025 TAHUN 2025 Text/Paragraf 16 juta karakter

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/881
No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/881?tahun=2026