SATU DATA STATISTIK SEKTORAL
Kabupaten Trenggalek
SUBBIDANG : —
2. KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA SANITASI (DAK REGULER) —684
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
LINGKUNGAN HIDUP
11. DATA PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN KAB. TRENGGALEK MASA JABATAN 2024 - 2029 —1.167
Sekretariat DPRD
PEMERINTAHAN
Sekretariat DPRD
PEMERINTAHAN
15. DATA SEKOLAH ADIWIYATA —1.779
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
20. INDEKS DESA MEMBANGUN KABUPATEN TRENGGALEK —1.630
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PEMERINTAHAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PEMERINTAHAN
24. REKAP PENGADUAN BERDASARKAN KATEGORI —824
Dinas Komunikasi dan Informatika
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Dinas Komunikasi dan Informatika
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
25. REKAP PENGADUAN BERDASARKAN KANAL PENGADUAN —876
Dinas Komunikasi dan Informatika
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Dinas Komunikasi dan Informatika
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
30. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2004 —730
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
31. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN II TAHUN 2004 —709
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
32. DATA RUANG TERBUKA HIJAU —1.470
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
34. JUMLAH USULAN MUSRENBANG KECAMATAN —869
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
37. REKAP DPT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2005 —593
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
38. REKAP DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN I 2008 —663
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
39. REKAP DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN II 2008 —576
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
40. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009 —596
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
42. REKAP DPT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2010 —615
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
43. REKAP DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2013 —643
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
44. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 —641
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
46. REKAP DPT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2015 —650
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
47. REKAP DPT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2018 —636
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
48. REKAP DPT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 —709
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
50. REKAP DPT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2020 —1.663
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Komisi Pemilihan Umum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
51. DAFTAR PAGU DANA DESA SE-KABUPATEN TRENGGALEK —1.411
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PEMERINTAHAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PEMERINTAHAN
53. MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2021-2026 —805
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
54. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERDAPAT DIDALAM DOKUMEN PERENCANAAN —990
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
59. JUMLAH RUMAH YANG TERKENA BENCANA ALAM MENURUT KECAMATAN —647
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PERUMAHAN
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PERUMAHAN
60. JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) MENURUT KECAMATAN —650
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PERUMAHAN
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
PERUMAHAN
61. JUMLAH RUMAH TANGGA (RT) YANG TERLAYANI AKSES AIR MINUM MENURUT KECAMATAN —592
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
62. JUMLAH RUMAH TANGGA (RT) YANG TERLAYANI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK MENURUT KECAMATAN —544
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
63. JUMLAH RUMAH TANGGA (RT) YANG MEMILIKI AKSES SANITASI LAYAK —575
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PEKERJAAN UMUM
75. TARGET SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH —784
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PEMERINTAHAN
80. DATA PEMOHON PENERBITAN SURAT IJIN PENELITIAN/KKN/PKL/PRAKERIN —959
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PELAYANAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PELAYANAN
86. DATA WARNET YANG ADA DI DESA SE- KECAMATAN KARANGAN —612
Kecamatan Karangan
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Kecamatan Karangan
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
87. DATA BIRO JASA PENGIRIMAN / EKSPEDISI DI DESA SE- KEC. KARANGAN —625
Kecamatan Karangan
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Kecamatan Karangan
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
99. DATA PELAYANAN SURAT KECAMATAN GANDUSARI PER DESA —177
Kecamatan Gandusari
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Kecamatan Gandusari
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
103. DATA INDUK DAN DATA REFERENSI - KODE WILAYAH —284
Dinas Komunikasi dan Informatika
PEMERINTAHAN
Dinas Komunikasi dan Informatika
PEMERINTAHAN
* Waktu terakhir dilihat.
1. BUMDES
2. INDUSTRI
3. INVESTASI
4. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5. PARIWISATA
6. PERDAGANGAN
7. PERIKANAN
8. PERKEBUNAN
9. PERTANIAN
10. PETERNAKAN
1. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1. BENCANA
2. KEAMANAN
3. POLITIK DAN HUKUM
1. KAWASAN / DAERAH TERTINGGAL
2. KOMISI PEMILIHAN UMUM
3. KOMUNIKASI DAN INFORMASI
4. LINGKUNGAN HIDUP
5. PEKERJAAN UMUM
6. PELAYANAN
7. PEMERINTAHAN
8. PERUMAHAN
9. TRANSPORTASI
1. AGAMA
2. KEPEGAWAIAN
3. KEPENDUDUKAN
4. KETENAGAKERJAAN
5. PENDIDIKAN
1. KESEHATAN
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3. RSUD
4. SOSIAL